Sragen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen meminta masyarakat terus menyuarakan kritik terhadap program MBG yang sedang berjalan. Legislator menilai kritik publik, terutama yang diviralkan di media sosial, menjadi sarana efektif untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Sangat perlu (diviralkan) karena begitu banyak pengawasan itu harus kerja sama di semua sektor. Semua itu berhak mengawasi, dan saya malah senang kalau setiap hari diviralkan,” ujar Sugiyamto.
Sugiyamto menekankan bahwa pengawasan yang melibatkan guru, siswa, dan wali siswa akan berkontribusi pada peningkatan kualitas program MBG, sehingga insiden keracunan makanan tidak terulang.
Kritik sebagai Bagian dari Pengawasan
Menurut pimpinan DPRD, keterlibatan masyarakat melalui kritik yang viral di ruang publik dapat memperkuat kontrol sosial. Hal ini dinilai penting agar implementasi MBG tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar memberi manfaat bagi warga.
“Jadi mereka (pelaksana MBG) akan berhati-hati, kalau tidak jadi seenaknya sendiri nanti,” tegasnya.
Pelaksanaan program MBG di Sragen telah menghadapi berbagai masalah, termasuk keracunan, menu yang diduga basi, dan porsi makanan yang tidak sesuai.
Sugiyamto menekankan perlunya evaluasi untuk mengurangi kesalahan, terutama mengingat jumlah produksi makanan yang mencapai ribuan.
Tanggapan Warga
Warga Sragen menilai ajakan DPRD ini memberi legitimasi untuk terus bersuara lantang terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Beberapa warga menekankan bahwa kritik harus tetap disampaikan dengan cara yang konstruktif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sugiyamto menyarankan agar kapasitas dapur penyedia menu MBG dibatasi maksimal hingga 1.500 porsi.
Harapan untuk Transparansi
Pengamat lokal mengingatkan bahwa transparansi informasi dari pemerintah sangat diperlukan agar kritik masyarakat lebih terarah. Ia menambahkan, semakin terbuka data dan pelaksanaan program MBG, semakin mudah bagi warga untuk melakukan evaluasi.
